Kode Etik & Perilaku Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia serta Tata Cara Penegakannya

MUKADIMAH

  1. Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas industri perasuransian di Indonesia sesuai dengan tujuan ditetapkannya Undang-Undang Perasuransian No. 2 Tahun 1992, perlu didukung dengan profesionalitas perilaku dan praktek yang nyata dari para pelaku yang terlibat didalamnya;
  2. Bahwa para Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia  yang telah mendirikan dan bergabung didalam suatu Organisasi Profesi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia disingkat APARI merupakan salah satu pelaku utama dalam industri perasuransian Indonesia;
  3. Bahwa APARI sebagai suatu Organisasi Profesi para Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya sebagai suatu standar tata laku;
  4. Agar dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut Kode Etik Profesi dan Perilaku Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia;
  5. Bahwa Kode Etik Profesi dan Perilaku Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, harus dihayati, dipatuhi, dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan sepenuh hati sebagai bagian dari kehidupan moral para Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, baik dalam kehidupan sehari-harinya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam kehidupan profesionalnya sebagai Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia yang bermartabat, berintegritas, dan berkompetensi;
  6. Bahwa dengan dilaksanakannya Kode Etik Profesi dan Perilaku Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia ini secara konsisten dan bertanggung jawab, para Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia diharapkan akan dapat melaksanakan tanggung-jawab sosialnya kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia yang sedang dan akan terus melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk mencapai masyarakat adil & makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  7.  Dengan demikian Kode Etik Profesi dan Perilaku Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun mewajibkan setiap Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada Tertanggung, Penanggung, Negara atau Masyarakat, terutama kepada Dirinya Sendiri.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD & TUJUAN

RUANG LINGKUP :
Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota APARI.

MAKSUD & TUJUAN :
Maksud dan tujuan Kode Etik adalah sebagai pedoman bagi para Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi dalam rangka menegakkan suatu standar Perilaku dan Praktek Profesional

BAB III
KEPRIBADIAN, FUNGSI & KEWAJIBAN, LARANGAN

Pasal 1
Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bermartabat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, berani dalam mempertahankan prinsip dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya berkomitmen, bertanggung jawab, disiplin dan konsisten serta menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik mempunyai kompetensi dalam hal:

  1. Pemahaman dan penghayatan Peran dan Fungsi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi.
  2. Pemahaman dan penghayatan Prinsip-prinsip dan Tehnis Asuransi.

Pasal 2
Fungsi & Kewajiban

1. Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus dapat memberikan nilai tambah dan menimbulkan rasa aman terhadap nasabah, antara lain:
a. Memberikan penjelasan atas hal-hal yang dijamin atau tidak dijamin didalam pertanggungan yang akan dibeli oleh Nasabah, dan memastikan Nasabah dimaksud memperoleh proteksi asuransi yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan dan dengan tingkat premi yang wajar.
b. Mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai macam jenis pertanggungan termasuk kondisi pasar Asuransi dan Reasuransi.

1 Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus dapat memberikan nilai tambah dan menimbulkan rasa aman terhadap nasabah, antara lain:
  a. Memberikan penjelasan atas hal-hal yang dijamin atau tidak dijamin didalam pertanggungan yang akan dibeli oleh Nasabah, dan memastikan Nasabah dimaksud memperoleh proteksi asuransi yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan dan dengan tingkat premi yang wajar.
  b. Mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai macam jenis pertanggungan termasuk kondisi pasar Asuransi dan Reasuransi.
2 Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, berperan untuk kepentingan nasabah.
3 Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi membantu Nasabah dalam menangani klaim asuransi yang timbul dari suatu kejadian yang dijamin dan memastikan bahwa klaim diproses dengan baik dan benar serta pembayaran klaim dilaksanakan dalam waktu yang wajar.
4 Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran atas Kode Etik ini harus melaporkan segera kepada badan profesi terkait dan/atau APARI.
Pasal 3
Larangan
Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi dilarang:
1 Melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan/Peraturan Perundangan-undangan, Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga APARI.
2 Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau gelar Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi yang tidak diakui oleh APARI.
3 Membuat pernyataan yang menyesatkan dan/atau berlebihan.
4 Melakukan penutupan asuransi yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB I

ISTILAH

1 Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi adalah orang/individu baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memiliki sertifikat dari APARI berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2 Nasabah adalah setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menerima jasa dari perusahaan pialang Asuransi dan Reasuransi.
3 Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi adalah perusahaan yang mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari Otoritas yang berwenang untuk menjalankan usaha kepialangan Asuransi dan Reasuransi.
4 APARI adalah Organisasi Profesi bagi para individu yang ber-profesi sebagai Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi dan merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi di Indonesia.
5 Dewan Pimpinan Pengurus (DPP) merupakan pimpinan tertinggi APARI ditingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban, wewenang untuk mewakili dan bertindak atas nama APARI.
6 Dewan Kehormatan Profesi (DKP) adalah perangkat APARI yang bersifat independen yang berfungsi sebagai pendamping Pengurus APARI dalam menegakkan kehormatan dan martabat profesi anggota yang berfungsi dan mempunyai kewenangan untuk:
  a. Memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pimpinan Pengurus atas Kode Etik Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi.
  b. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi sebagaimana mestinya oleh Pialang Asuransi dan Reasuransi anggota APARI.
  c. Menerima Pengaduan terhadap seorang Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi yang diduga melanggar Kode Etik Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi.
  d. Memeriksa Pengaduan dan mengambil keputusan terhadap seorang Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi yang dianggap melanggar Kode Etik Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi.
  Keputusan Dewan Kehormatan Profesi adalah keputusan tingkat akhir dan bersifat final, dan bersifat internal yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
7 Dewan Pengawas merupakan Perangkat APARI yang bersifat independen yang berfungsi mendampingi dan membantu pengurus APARI melalui sumbang saran, pendapat dan pemikiran, baik diminta atau tidak diminta, agar Pengurus APARI dapat melaksanakan fungsi kepengurusan dengan baik dalam hal :
  a. Memberikan bimbingan
  b. Memberikan pembinaan, dan
  c. Memberikan pengawasan terhadap Pengurus APARI
8 Kode Etik Profesi dan Perilaku Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Kode Etik yang telah mendapat pengesahan dari Anggota sesuai dengan ketentuan AD/ART yang adalah :
  a. Merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota APARI untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat profesi APARI.
  b. Merupakan landasan sikap dan tata laku profesionalitas setiap anggota APARI dalam melaksanakan kegiatan profesi.
9 Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota APARI dalam rangka memenuhi Kode Etik.
10 Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota APARI yang melanggar ketentuan Kode Etik.
11 Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan anggota APARI dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta kewibawaan APARI dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan/profesi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi.
12 Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota APARI yang dapat menurunkan citra serta wibawa APARI ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan/profesi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi.
13 Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai upaya dan alat pemaksa ketaatan serta disiplin anggota APARI dalam menegakkan Kode Etik.
14 Eksekusi adalah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh dan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Profesi yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk dijalankan.

 

BAB IV

PRINSIP PERILAKU & PRAKTEK

Pasal 1
PRINSIP PERILAKU
Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi
1 Memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik.
2 Menghormati, menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi.

 

3 Menjaga dan membela kehormatan APARI.
4 Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5 Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
6 Menjalankan profesinya dengan integritas yang tinggi dan berpegang teguh pada prinsip Itikad Baik yang Sempurna (Utmost Good Faith).
7 Saling menghargai dan menghormati Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi lainnya, dan tidak diperkenankan ketika menjalankan profesinya melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, menciderai reputasi dan citra Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi lainnya, atau profesi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi.
8 Membina hubungannya dengan pihak otoritas, organisasi profesinya, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan baik dan dengan sopan santun.
9

Menandatangani dokumen-dokumen asuransi yang diperlukan yang sesuai dengan kewenangannya.

10

Selalu menjaga kerahasiaan dan dapat dipercaya.

11

Tidak membantu dan turut serta atau terlibat didalam praktek bisnis yang menipu atau tidak jujur.

12

Tidak membantu atau mendukung praktek kepialangan yang melanggar hukum.

13

Memberikan informasi bilamana dia mengetahui ada kemungkinan timbulnya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kualitas layanannya.

14

Tidak diperbolehkan menerima kompensasi, berbentuk finansial ataupun lainnya, dari lebih satu pihak untuk layanan kepialangan yang sama, atau untuk layanan yang terkait dengan program asuransi yang sama, kecuali situasinya terbuka penuh dan disetujui oleh semua pihak yang terkait.

15

Tidak diperbolehkan memalsukan dan/atau memberikan pihak lain menggunakan kualifikasinya.

16

Didalam menghadapi suatu masalah, harus menjalankan perannya seobjektif mungkin dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang sedang bertikai.

Pasal 2
PRINSIP PRAKTEK
Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi didalam menjalankan praktek usahanya harus bertindak sesuai kaidah-kaidah moral dan etika yang baik sesuai dengan Prinsip Perilaku Praktek berikut dalam butir A s/d P dibawah ini,
A HUBUNGAN DENGAN NASABAH
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi,
  a. Bertindak jujur dan hati-hati, dan dalam memberikan nasihat harus objektif dan tidak memihak dengan memperhatikan kepentingan Nasabahnya termasuk didalam memilih Perusahaan Asuransi yang akan direkomendasikan untuk menanggung objek asuransi yang akan dipertanggungkan.
  b. Sebelum memberikan advis kepada calon Nasabahnya, Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus memperkenalkan keberadaannya dengan menyatakan identitas dirinya, okupasinya dan tujuannya, serta wajib memberitahu nasabahnya bahwa Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi tersebut adalah anggota APARI dan bahwa Perusahaan tempatnya bekerja adalah Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Pemerintah dan telah terdaftar sebagai anggota ABAI.
  c. Didalam hal penutupan asuransi harus dilakukan kepada perusahaan asuransi yang tidak termasuk didalam rekomendasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi, maka diperlukan keterangan tertulis dari nasabah.
  d. Tidak melakukan suatu tindakan untuk salah satu nasabah apabila diketahui tindakannya tersebut secara material bisa merugikan nasabah lainnya.
B PENJUALAN
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi,
  a. Bertindak secara hati-hati dan tidak memberikan pembatasan yang berlebihan atas jumlah pilihan Penanggung yang dapat digunakan.
  b. Harus menjelaskan secepatnya pilihan dari jasa dan produk yang dapat ditawarkan, dan dalam hal Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi menawarkan lebih dari satu jenis pertanggungan, ia harus menjelaskan jenis polis-polis yang ditawarkan dan memberikan perbandingan dalam hal besaran premi, luas jaminan dan hal-hal lain yang relevan, dan memastikan bahwa Nasabahnya memahami jenis jasa dan produk yang ditawarkan.
  c. Harus memastikan bahwa jenis asuransi yang ditawarkan sesuai dengan keperluan dari calon nasabahnya, dan ketika mengajukan Penawaran Asuransi dan Reasuransi, harus dipastikan bahwa penawaran tersebut dapat ditempatkan kepada Penanggung dengan harga/premi yang ditawarkan.

 

 

  d. Harus menjelaskan jangka waktu penawaran, jangka waktu penutupan asuransi, jumlah dan cara pembayaran premi, dan dalam hal penutupan asuransi segera diberlakukan ia harus menjelaskan jangka waktu penutupan asuransi dan jumlah premi yang harus dibayar serta cara penagihannya.
  e. Tidak memberikan kritik atau komentar yang tidak benar atau tidak adil yang dapat merugikan Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi lain, atau Perusahaan dimana Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi lain tersebut bekerja, dan/atau Perusahaan Asuransi dan Reasuransi lain.
  f. Tidak melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi.
  g. Tidak mendiskreditkan Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi lainnya.
C PENYAMPAIAN INFORMASI
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi,
  a. Hanya memberikan penjelasan atas sesuatu yang betul-betul diketahuinya atau merekomendasikan kepada tenaga ahli lain bila diperlukan.
  b. Harus menyatakan kepada Nasabahnya apabila premi yang ditawarkan tersebut berkurang karena adanya potongan diskon.
  c. Harus : Menghindari untuk mempengaruhi nasabah dalam hal memberikan informasi; Membantu Nasabah melengkapi Formulir Permohonan Asuransi, Formulir Klaim, atau Dokumen Material lainnya; Menjelaskan bahwa semua jawaban, informasi dan pernyataan yang dicantumkan adalah tanggung jawab Nasabah tersebut.
  d. Harus selalu meminta Nasabahnya untuk meneliti kembali informasi yang disampaikan, dan memberitahukan apabila terdapat informasi yang tidak benar, atau tidak memberikan informasi material yang diperlukan, karena dapat mengakibatkan, antara lain Pembatalan Polis, ditolaknya klaim oleh Penanggung, atau dapat menimbulkan tuntutan hukum lainnya.
  e. Harus memberitahukan kepada nasabah setiap perubahan atas risiko yang terjadi selama jangka waktu pertanggungan.
D PENUTUPAN PERTANGGUNGAN
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi,
  a. Menerangkan kepada Nasabahnya perbedaan-perbedaan, dan biaya/premi dari berbagai jenis asuransi yang prinsipil, yang menurut pendapatnya diperlukan oleh Nasabahnya.
  b. Harus menjelaskan semua syarat dan kondisi yang terdapat pada polis asuransi dan memberikan perhatian atas pembatasan-pembatasan yang penting dan seluruh pengecualian-pengecualiannya sehingga Nasabah mengerti apa yang telah dibelinya.
  c. Harus memberitahukan Nasabah nama semua Penanggung yang terlibat dalam pertanggungan dan memberitahukan kepada Nasabah semua informasi dan perubahan yang terjadi.
  d. Dalam hal penutupan asuransi telah dilakukan, harus secepatnya menyampaikan dokumen Asuransi berikut nota penagihan premi karena pembayaran premi yang tepat waktu merupakan syarat berlakunya kontrak asuransi.
E PERPANJANGAN PERTANGGUNGAN
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus :
  a. Memberitahukan Nasabahnya kapan polis akan berakhir dan dalam hal Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi memilih untuk tidak menawarkan perpanjangan, maka ia harus memberitahukan pilihannya untuk tidak menawarkan perpanjangan tersebut kepada Nasabahnya.
  b. Memastikan Nasabahnya menyimpan semua informasi atau data termasuk surat-menyurat yang diberikan kepada Penanggung, dan dalam hal penawaran perpanjangan asuransi tidak melalui Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi, ia harus memastikan bahwa Nasabahnya telah menerima penawaran perpanjangan asuransinya dari Penanggung, dan bahwa dokumen Penawaran Perpanjangan tersebut akurat dan lengkap.
F HAK MEMPEROLEH GANTI RUGI
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus :
  a. Membantu Nasabah didalam menangani hak memperoleh ganti rugi yang timbul dari Asuransi dan Reasuransi.
  b. Memberikan penjelasan kepada Nasabahnya atas hal-hal yang diperlukan mengenai ganti rugi asuransi, dan kewajiban Nasabahnya untuk melaporkan segala kerugian yang mungkin akan menimbulkan hak memperoleh ganti rugi serta memberitahukan semua yang diketahuinya atas fakta-fakta material kerugian tersebut termasuk perkembangannya, secepat mungkin.

 

 

  c. Meminta kepada Nasabahnya untuk menyampaikan Fakta Material atau Fakta Ganti Rugi yang benar, seimbang dan lengkap, yang selanjutnya semua informasi dan dokumen yang diterima dari Nasabahnya disampaikan kepada Penanggung secepat mungkin.
  d. Memberitahu Nasabahnya atas semua keputusan Penanggung dengan segera.
G LAYANAN TERHADAP NASABAH
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus :
  a. Memberikan penjelasan yang benar tentang penempatan asuransi yang dilakukannya sesuai permintaan Nasabah; dalam hal asuransi yang ditempatkannya tersebut telah berakhir , ia tetap wajib memberikan penjelasan yang benar mengenai penempatan asuransi yang dilakukannya tersebut  sepanjang hal tersebut diminta oleh Nasabahnya, kecuali Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi  tersebut telah dapat menerima dengan baik keputusan Nasabahnya  untuk mempergunakan layanan jasa profesi dari Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi lain, dan bahwa Nasabah tersebut  telah meminta kepada Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi lain dimaksud untuk melaksanakan kewajibannya dan Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi lain tersebut telah menyatakan menerima permintaan Nasabah tersebut.
  b. Menjelaskan tentang hak dan kewajiban Nasabahnya didalam bahasa yang mudah dimengerti dan bahwa segala ketentuan dan syarat yang tertulis adalah wajar dan jelas.
  c.

d.

Memberikan tanggapan atas setiap korespondensi dengan segera.

Menyelesaikan sampai tuntas atas tugas/layanan jasa profesi yang belum terselesaikan dalam hal nasabah telah menunjuk Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi yang baru termasuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi yang baru.

H PENANGANAN KELUHAN NASABAH
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus :
a. Memastikan bahwa perusahaan dimana tempat bekerja  mempunyai sistim dan prosedur pengelolaan keluhan nasabah yang baku, baik internal maupun eksternal, dan yang ditangani oleh pejabat yang kompeten.
b. Memastikan bahwa semua keluhan baik lisan maupun tertulis, diterima dan didokumentasikan dengan baik, dan ditanggapi sesegera mungkin sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
I PENANGANAN DOKUMENTASI
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus :
  a. Segera menyampaikan semua bukti atau dokumen yang berhubungan dengan asuransi, dan tidak menahannya tanpa alasan, kepada Nasabahnya sesegera mungkin.
  b. Memastikan bahwa semua dokumen yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan menata serta mengelolanya dengan baik serta sistimatis sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
  c. Membuat tanda terima atas penerimaan dokumen atau uang atas transaksi asuransi.
J PENGELOLAAN KEUANGAN
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus :
  a. Memberitahukan kepada Nasabahnya secara tertulis atas kewajiban pembayaran premi dan jadwal pembayarannya sebelum dimulainya penutupan asuransi.
  b. Melakukan pencatatan didalam catatan dan rekening bank yang terpisah antara uang Nasabah dan/atau Penanggung dengan uang Perusahaan tempatnya bekerja.
  c. Memastikan bahwa semua uang tersebut ditempatkan secara wajar dan benar di rekening bank yang kredibel, dan bahwa uang tersebut maupun transaksi yang menghasilkan uang tersebut bebas dari usaha-usaha pencucian uang (money laundering) sesuai ketentuan yang berlaku.
  d. Melaksanakan pembayaran atas kewajiban-kewajiban keuangannya sesegera mungkin, dan tidak diperkenankan menahan uang yang merupakan milik atau hak pihak lain lebih dari jangka waktu yang tetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
K PENGELOLAAN KEAHLIAN & PELATIHAN
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus :
  a.

Senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan menciptakan pengakuan publik terhadap peranan pialang asuransi.

  b. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan Asuransi dan Reasuransi dan Kepialangan Asuransi dan Reasuransi.

 

 

L PENYIMPANAN KETENTUAN TENTANG KODE ETIK AHLI PIALANG ASURANSI DAN REASURANSI
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi, harus menempatkan ditempat yang mudah dilihat disetiap kantor dimana ia melaksanakan prakteknya, suatu pengumuman yang menyatakan bahwa setiap orang dapat meminta untuk melihat copy dari Kode Etik Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi, dan bahwa dalam hal mereka ingin mengajukan keluhan atas Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi tersebut, mereka dapat mengajukannya kepada APARI.
M HUBUNGAN KERJA DENGAN PERUSAHAAN DAN SESAMA KARYAWAN
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus :
  a. Menjaga hubungan baik dengan perusahaan tempatnya bekerja dan juga dengan setiap orang yang bekerja padanya.
  b. Menjaga agar tidak terjadi pertentangan kepentingan pribadi maupun perusahaan tempatnya bekerja, baik secara internal maupun eksternal.
  c. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempatnya bekerja.
  d. Selalu berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan dan keahliannya.
  e. Memastikan bahwa perusahaan tempatnya bekerja melaksanakan operasional perusahaan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
  f. Berupaya agar standar sikap & perilaku Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi ini menjadi bagian dari standar tata-kelola organisasi dalam perusahaan tempatnya bekerja.
  g. Berupaya menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas profesinya dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim.
N HUBUNGAN DENGAN OTORITAS PEMERINTAHAN
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus :
  a. Memastikan bahwa Perusahaan tempatnya bekerja telah memenuhi segala ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dalam kegiatan usahanya.
  b. Menjalin hubungan dengan Otoritas Pemerintahan secara terbuka, transparan dan bekerja sama dalam memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
O HUBUNGAN DENGAN KOMUNITAS INDUSTRI DAN MASYARAKAT UMUM
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus :
  a. Menjaga citra dan reputasi yang baik sebagai pemberi jasa keuangan, perencana keuangan, Asuransi dan Reasuransi dan usaha-usaha lain yang terkait.
  b. Menghargai dan peduli terhadap kepentingan lingkungan dan sosial serta hal-hal lain yang berhubungan dengannya.
  c. Dapat dipercaya dan bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungannya.
P HUBUNGAN DENGAN SESAMA AHLI PIALANG ASURANSI DAN REASURANSI
  Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi harus :
  a. Memelihara hubungan dengan sesama Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi berdasarkan sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
  b. Mengajukan keberatan-keberatan atas tindakan sesama Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik kepada Dewan Kehormatan Profesi untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa.
  c. Menerima bukti pencabutan penunjukan kepada Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi semula dan mengingatkan Nasabah untuk memenuhi kewajibannya (apabila masih ada) terhadap Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi semula.
   d. Memberikan semua surat dan keterangan penting yang terkait dengan pengelolaan asuransi untuk kepentingan Nasabah kepada Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi yang baru.
BAB V
PELAKSANA, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 1
PELAKSANA KODE ETIK
Setiap Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi wajib tunduk, mematuhi , menghayati dan melaksanakan Kode Etik
Pasal 2
PENGAWASAN KODE ETIK
Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pengurus beserta seluruh jajaran Organisasi.
Pasal 3
PENEGAKKAN KODE ETIK
Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang berwenang menerima Pengaduan, memeriksa dan mengadili perkara.
Ayat A – DEWAN KEHORMATAN PROFESI
a. Pemeriksaan suatu Pengaduan dilakukan melalui satu tingkat yaitu Tingkat Dewan Kehormatan Profesi.
b. Dewan Kehormatan Profesi memeriksa Pengaduan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir.
c. Segala biaya yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Profesi dalam menangani perkara pelanggaran Kode Etik dibebankan kepada:
  c.i. Dewan Pimpinan Pengurus dimana Teradu sebagai anggota
  c.ii. Pengadu dan/atau Teradu.
Ayat B – PENGADUAN
Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan yaitu:
a. Nasabah.
b. Sesama Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi.
c. Pejabat Pemerintah.
d. Anggota Masyarakat.
e. Dewan Pimpinan Pengurus / Badan Pimpinan Pengurus Bidang
Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pengurus atau Badan Pimpinan Pengurus Bidang dapat juga bertindak sebagai Pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik.
Ayat C – TATA CARA PENGADUAN
a. Pengaduan terhadap Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi sebagai Teradu yang dianggap melanggar Kode Etik harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Profesi atau Dewan Pimpinan Pengurus atau Badan Pimpinan Pengurus Bidang dimana Teradu menjadi anggota.
b. Bilamana Pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pengurus atau Badan Pimpinan Pengurus Bidang, maka Dewan Pimpinan Pengurus atau Badan Pimpinan Pengurus Bidang meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Profesi yang berwenang untuk memeriksa Pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Pengurus.
Ayat D – TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
a. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, Dewan Kehormatan Profesi:
  a.i Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan.
  a.ii Selalu menjaga suasana kekeluargaan.
  a.iii Merahasiakan segala sesuatu yang ditemukannya.
b. Dewan Kehormatan Profesi dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau atas Pengaduan secara tertulis dari anggota atau pihak lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik.
c. Dewan Kehormatan Profesi setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran atau setelah menerima Pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.
d. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Profesi.
e. Dewan Kehormatan Profesi diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu yang telah ditentukan.
 f. Dewan Kehormatan Profesi diwajibkan untuk memberitahukan tentang ada tidaknya pelanggaran tersebut kepada Dewan Pimpinan Pengurus.
Ayat E – PEMERIKSAAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PROFESI
a. Dewan Kehormatan Profesi setelah menerima Pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada Teradu tentang adanya Pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat Pengaduan tersebut.
b. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak Teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Profesi, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
c. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut Teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Profesi menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

 

 

d. Dalam hal Teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Profesi dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
e. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan Profesi dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada Pengadu dan kepada Teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
f. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
g. Pengadu dan yang Teradu:
  g.i Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
  g.ii Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
h. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
  h.i Dewan Kehormatan Profesi akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku.
  h.ii Perdamaian hanya dimungkinkan bagi Pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan Pengadu dan Teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana Pengadu akan mencabut kembali Pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
  h.iii Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Profesi.
i. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
  i.i Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
  i.ii Apabila Pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Profesi berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
  i.iii Apabila Teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya Teradu.
  i.iiii Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang Teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.
Ayat F – SIDANG DEWAN KEHORMATAN PROFESI
a. Dewan Kehormatan Profesi bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
b. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan Profesi atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi.
c. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Profesi yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Profesi atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
d. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan Profesi diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
e. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.
Ayat G – CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
a. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan Profesi mengambil keputusan yang dapat berupa:
  a.i Menyatakan pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima.
  a.ii Menerima pengaduan dari Pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada Teradu.
  a.iii Menolak pengaduan dari Pengadu.
b. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
c. Majelis Dewan Kehormatan Profesi mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

 

 

d. Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
e. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.
BAB VI
SANKSI
1 Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
  a. Peringatan biasa.
  b. Peringatan keras.
  c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
  d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2 Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi:
a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar Kode Etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan Kode Etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran Kode Etik.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran Kode Etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3 Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi diluar maupun dimuka pengadilan.
4 Terhadap mereka yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi, Asosiasi akan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi.
BAB VII
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN
Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan ditetapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Profesi harus disampaikan kepada:
1 Anggota yang diadukan (Teradu).
2 Pengadu.
3 Dewan Pimpinan Pengurus.
4 Dewan Pimpinan Pengurus Bidang.
5 Dewan Kehormatan Profesi.
6 Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN DEWAN KEHORMATAN PROFESI
Pasal 1
KEWENANGAN
Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pengurus agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota.
Pasal 2
KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN PROFESI
Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi bagi mereka yang menjalankan profesi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

 

 

BAB IX
ATURAN PERALIHAN & KETENTUAN PENUTUP
1 Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh APARI (Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia) dan dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi di Indonesia tanpa kecuali.
2 Setiap Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi di Indonesia wajib menjadi anggota APARI.
3 Perkara-perkara pelanggaran Kode Etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik ini.
4 Semua anggota APARI wajib menyesuaikan praktek dan perilaku dalam menjalankan profesinya sebagai Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan dan/atau Kode Etik ini.
5 Hanya Dewan Pimpinan Pengurus, Dewan Kehormatan Profesi, Dewan Pengawas dan/atau alat perlengkapan yang lain dari APARI atau anggota yang ditunjuk olehnya dengan cara yang dipandang baik oleh lembaga tersebut berhak dan berwenang untuk memberikan penjelasan seperlunya kepada masyarakat tentang Kode Etik ini.
6 Ketentuan mengenai Kode Etik Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi di Indonesia.
7 Bila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan maka kesalahan dan/atau kekeliruan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
8 Kode Etik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
share

Recent Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *